GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Keterbatasan Manusia Perbatasan Aceh

Keterbatasan Manusia Perbatasan Aceh

Opini Keterbatasan Manusia Perbatasan Aceh PADA saat meletusnya konflik lintas-umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil, berduyun-duyung masyarakatRabu, 25 Juli 2018 08:10SERAMBINEW…

Keterbatasan Manusia Perbatasan Aceh

Opini

Keterbatasan Manusia Perbatasan Aceh

PADA saat meletusnya konflik lintas-umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil, berduyun-duyung masyarakat

Keterbatasan Manusia Perbatasan AcehSERAMBINEWS.COM/KHALIDINRAPAT tokoh-tokoh agama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Oleh Muhajir Al Fairusy

PADA saat meletusnya konflik lintas-umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil, berduyun-duyung masyarakat luas bahkan media nasional menaruh perhatian ketat ke sana. Seterusnya memudar. Sepertinya, Aceh Singkil hanya ditafsirkan sebatas arena yang hanya memiliki problem intoleransi. Padahal, di balik kasus-kasus intoleransi yang hanya muncul sepintas dan sesaat, ter dapat problem sosial akut menyangkut kesajahteraan dan sustainable livelihood masyarakat di sana. Sejatinya, kondisi ini adalah pivot dari pada benturan-benturan intoleransi yang kemudian menjadi trigger dari serangkaian konflik di Singkil.

Tulisan ini hanya akan mengurai beberapa kasus keterbatasan akses yang dialami oleh masyarakat yang hidup di perbatasan Aceh tersebut. Bagaimanapun, selain letak yang begitu amat jauh dari ibu kota provinsi, kabupaten ini juga masih berjarak dengan slogan kesejahteraan.

Sejak dimekarkan dari kabupaten induk Aceh Selatan pada 1999, Kabupaten Aceh Singkil hingga sekarang masih berada dalam status satu-satunya kabupaten tertinggal di Aceh, dan dalam daftar dari 122 kabupaten tertinggal di Indonesia. Paradoksnya, dalam kucuran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) sejak 2008, Aceh Singkil bahkan belum mampu dibangkitkan dari tidur lelap status terpuruk tersebut.

Rentetan keterbatasan
Dalam catatan pengamatan saya selama memetakan kondisi masyarakat di Singkil, setidaknya ada lima persoalan umum yang dihadapi oleh masyarakat setempat, selain karena letaknya yang jauh dari akses provinsi. Kondisi ini, menurut hemat saya mengerucut pada persoalan internal kabupaten tersebut. Pun demikian, hingga kini belum ada solusi mengeluarkan kondisi dari jerat pasungan keterbatasan manusia perbatasan di sana.

Pertama, masyarakat Singkil menghadapi keterbatasan pada akses kesehatan yang layak. Beberapa kasus buruknya pelayanan kesehatan di Singkil kerap dapat ditangkap dari keluhan masyarakat di sana. Beberapa kasus sempat terpublikasi ke publik, misalnya kematian bayi pada awal 2018 ini di satu RSUD daerah setempat, akibat rendahnya mutu pelayanan kesehatan di sana. Namun, belum direspons baik oleh pemangku kebijakan di sana.

Tidak hanya itu, beberapa kasus ibu melahirkan di tengah laut (Pulau Banyak), karena keterbatasan tenaga dan alat medis kebidanan menjadi cerita tersendiri. Di sisi lain, kondisi pola ru jukan RS akibat ketidakmampuan penanganan dan terbatasnya tenaga medis layak di sana. Sudah sering kasus orang sakit parah di Singkil selanjutnya harus dirujuk ke RS kabupaten tetangga, hingga dibawa ke RS di Banda Aceh yang berjarak 649 kilometer, serta membutuhkan waktu 13 jam perjalanan darat.

Kondisi tersebut tentu cukup untuk menunjukkan betapa getirnya kehidupan masyarakat setempat. Perjalanan ke Banda Aceh selain menguras kantong ekonomi, juga kerap memperparah kondisi pasien selama perjalanan. Paradoksnya, hingga sekarang terjadi pembiaran dan tak ada upaya menanggulangi fenomena yang dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di sana.

Kedua, tonjokan pada institusi pendidikan, khususnya ketidakadilan terhadap status guru terpencil yang hingga sekarang tidak mendapat kejelasan. Beberapa kecamatan yang seharusnya layak mendapat status terpencil seperti Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat justru terabaikan. Menurut beberapa guru terpencil di sana, status me reka justru telah dicabut, kemudian diberikan pada kecamatan yang nyaris tidak layak dianggap terpencil.

Kasus tersebut memang sempat mendapat protes dan demonstrasi dari guru-guru yang mengajar di wilayah paling ujung kabupaten tersebut, karena merasa menjadi korban kebijakan politik elite lokal. Kontestasi politik lokal, tampaknya telah menjadi momok yang ikut mengabaikan perjalanan pendidikan di sana.

Halaman selanjutnya 12
Editor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Berita Aceh

Tidak ada komentar