www.AlvinAdam.com

Berita 24 Aceh

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Rekrutmen KIP Langgar Pasal 58

Posted by On 01.09

Rekrutmen KIP Langgar Pasal 58

Rekrutmen KIP Langgar Pasal 58

Di tengah berlarutnya polemik pelantikan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, tiba-tiba

Rekrutmen KIP Langgar Pasal 58AMRIZAL J PRANG, Karo Hukum Setda Aceh

BANDA ACEH - Di tengah berlarutnya polemik pelantikan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, tiba-tiba muncul tanggapan mengejutkan dari Karo Hukum Setda Aceh, Dr Amrizal J Prang SH LLMM yang menyebutkan rekrutmen anggota KIP Aceh oleh DPRA melanggar Pasal 58 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Aceh.

“Berdasarkan ilmu perundang-undangan, pelaksanaan Pasal 56 ayat (4) UUPA juga terikat dengan Pasal 58 ayat (1) Qanun Nomor 6/2016. Karena jika tidak maka tidak ada kepastian hukum dan secara hukum hal itu harus dihindari. Oleh karenanya, rekrutmen yang dilakukan oleh DPRA/DPRK terhadap anggota KIP jelas melanggar Pasal 58 Ayat (1) qanun tersebut,” kata Amrizal kepada Serambi, Sabtu (2/6).

Adapun isi Pasal 58 ayat (1) tersebut, “dalam hal masa kerja KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota berakhir, sedangkan tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan maka masa jabatan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota diperpanjang sampai berakhirnya seluruh tahapan pemilu dan pemilihan.”

Karena pasal inilah, kata Amrizal, Gubernur enggan melantik anggota KIP Aceh yang baru. Sebenarnya, lanjut Amrizal, polemik pelantikan harus dilihat dari tiga sudut hukum, yaitu hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan ilmu perundang-undangan.

Kalau dianggap materiil qanun kontradiksi dengan UUPA dan UU Pemilu, secara interpretasi hukum juga keliru, karena dalam asas hukum bahwa peraturan tidak boleh diganggu gugat. Artinya, kata Karo Huk um Setda Aceh tersebut, substansi qanun tetap berlaku dan tidak boleh diganggu gugat, kecuali diubah/dicabut oleh lembaga yang berwenang.

“Untuk mengatakan kontradiksi maka perlu diuji dulu, dalam hal ini boleh oleh wetgeving/DPRA melalui legislatif review atau ke MA melalui judicial review. Sebelum dicabut/revisi demi kepastian hukum pasal qanun tersebut tetap berlaku dan tidak boleh dilanggar,” tandasnya.

Amrizal juga mengatakan, Gubernur sebagai kepala daerah dan wakil pemerintah pusat di samping melantik juga berwenang menjaga etika penyelenggaraan pemerintahan dengan melaksankan pemerintahan yang sudah disepakati antara DPRA dan Gubernur, sebagai mana diatur Qanun Nomor 6 Tahun 2016.

“Karena itu, seharusnya dalam memberi penilaian terhadap polemik pelantikan KIP Aceh harus objektif melihat sisi hukumnya. Sikap DPRA dan KPU RI sudah melanggar Pasal 58 Qanun Nomor 6/2016. Kalaupun anggota KIP perlu dipilih setiap lima tahun sekali, maka kuncinya hanya s atu, ubah qanun dulu,” ujarnya.

Dia juga menyorot sikap KPU RI dalam mengeluarkan SK untuk anggota KIP Aceh yang baru tidak merujuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016. Padahal pascaputusan MK Nomor 61/2017 dan Putusan Nomor 66/2017 menyebutkan, keberadaan penyelenggara pemilu di Aceh kembali diatur dalam UUPA dan tentu saja turunan UUPA Qanun Nomor 6 Tahun 2016.

Apabila keberadaan qanun itu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana disebutkan oleh DPRA, maka itu pemahaman yang keliru karena qanun merujuk pada UUPA. “Malah sikap DPRA dan KPU terkesan ngawur, karena UUPA dan qanun sudah mengatur seharusnya mereka membaca kembali putusan MK,” demikian Amrizal J Prang.(dan)

Editor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News | Berita 24 Aceh

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »