www.AlvinAdam.com

Berita 24 Aceh

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Interpelasi DPRA Gagal

Posted by On 23.02

Interpelasi DPRA Gagal

Interpelasi DPRA Gagal

Rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA

Interpelasi DPRA GagalT IRWAN DJOHAN,Wakil Ketua DPRA

* Gubernur tak Hadir karena Sedang Umrah

BANDA ACEH - Rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA berlangsung tanpa kehadiran Gubernur Aceh atau perwakilannya dari pihak eksekutif, di Gedung DPRA, Senin (4/6). Gubernur Irwandi Yusuf yang seyogianya hadir dalam rapat itu berhalangan karena sedang berada di Mekkah, melaksanakan umrah bersama keluarganya.

Alhasil, hak interpelasi DPRA untuk mendengar jawaban Gubernur Aceh atas beberapa kebijakan yang diangg ap DPRA kontroversial, gagal dilaksanakan. Sudahlah Gubernur Irwandi tak hadir, tak seorang pun pejabat dari Pemerintah Aceh yang hadir untuk menggantikannya, termasuk Wakil Gubernur Nova Iriansyah yang seharusnya menjadi pengganti kepala pemerintahan ketika Gubernur Aceh cuti, di luar kota, atau dalam kondisi berhalangan oleh sebab lainnya.

Namun demikian, rapat paripurna tersebut tetap dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Djohan didampingi Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, dan diikuti oleh sejumlah anggota DPRA dari lintas fraksi.

Amatan Serambi, rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB baru dimulai sekira pukul 09.50 WIB menunggu kedatangan unsur pimpinan DPRA.

“Penghormatan kami kepada Gubernur Aceh atau yang mewakili, tapi saya lihat tidak hadir, baik gubernur maupun wakil gubernur selaku kepala pemerintahan. Kami tadi sebelum sidang berkoordinasi dengan eksekutif dan berharap ada yang mewakili Gubernur Aceh menghadiri sida ng interpelasi yang kita agendakan hari ini,” kata Irwan Djohan, membuka rapat tersebut.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya 42 anggota DPRA setuju menggunakan hak interpelasi atau meminta keterangan kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Hak interpelasi digunakan DPRA menyoal beberapa persoalan, seperti keputusan Gubernur Aceh menerbitkan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Lokasi Eksekusi Hukuman Cambuk dan Pergub Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA 2018 yang telah mengubur harapan DPRA agar ending dari pembahasan APBA 2018 melahirkan qanun.

Selanjutnya, soal pernyataan Gubernur Irwandi di media sosial yang dinilai tidak mencerminkan karakter sebagai Kepala Pemerintahan Aceh yang sedianya menjadi pembina, pengayom, dan suri teladan bagi masyarakat. Termasuk, isu korupsi yang diduga melibatkan Irwandi pada pelaksanaan proyek Dermaga CT 3 Freeport Sabang, dan beberapa isu lainnya.

Dalam rapat paripurna kemarin, Irwan Djohan juga mengatakan bahwa informasi yang mereka terima, Gubernur Irwandi baru kembali ke Aceh pada 9 Juni. Karena ketidakhadiran Gubernur Aceh dalam sidang interpelasi kemarin, maka sidang paripurna istimewa itu belum mengambil kesimpulan apa pun terkait interpelasi DPRA dalam rangka mendengar jawaban Gubernur Aceh. “Kita tidak mengambil kebijakan membatalkan secara sepihak. Jadwal selanjutnya akan kita sepakati dalam rapat ini atau dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA,” katanya.

Dalam konteks interpelasi DPRA, Irwan Djohan menjelaskan, pihaknya mengundang kepala pemerintahan, yaitu Gubernur Aceh. Jika Gubernur Aceh berhalangan hadir, sebetulnya bisa diwakili oleh Wakil Gubernur, Sekda, atau pejabat lainnya. Namun, untuk interpelasi tersebut, Pemerintah Aceh justru mengirim surat meminta DPRA untuk penjadwalan ulang.

“Dalam hal ini jika gubernur berhalangan maka bisa diwakili oleh wakil gubernur atau siapa pun pejabat yang ditunjuk. Tapi ini tidak ada satu pun pejabat pengganti yang hadir,” ses alnya.

Ketidakhadiran Gubernur Aceh dan pejabat eksekutif dalam sidang interpelasi kemarin menjadi penilaian sendiri bagi DPRA, bahkan Irwan Djohan menilai ketidakhadiran pihak eksekutif itu justru seakan membantah pengakuan Gubernur Aceh kepada media massa bahwa ia tidak akan lari dari interpelasi DPRA. “Ketidakhadiran gubernur atau wakil gubernur atau pejabat Pemerintah Aceh dalam sidang interpelasi hari ini, berarti apa yang dikatakan Saudara Gubernur di media tidak akan lari dari interpelasi DPRA, itu tidak benar,” ulasnya.

Faktanya, lanjut Irwan, jangankan gubernur, wakil gubernur pun tidak hadir, bahkan tidak ada satu pun pejabat Pemerintah Aceh yang mewakilinya. “Jadi faktanya, Pemerintah Aceh ‘lari’ dari sidang interpelasi yang kita agendakan hari ini,” pungkas Irwan Djohan dalam sidang tersebut. (dan)

Editor: ba kri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News | Berita 24 Aceh

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »