www.AlvinAdam.com

Berita 24 Aceh

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

THR untuk PNS Tamiang Terancam

Posted by On 02.53

THR untuk PNS Tamiang Terancam

THR untuk PNS Tamiang Terancam

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aceh Tamiang mengaku kondisi keuangan Pemkab

THR untuk PNS Tamiang TerancamSuara Merdeka

* Pemkab Tamiang Kekurangan Anggaran

KUALASIMPANG - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Aceh Tamiang mengaku kondisi keuangan Pemkab Tamiang saat ini defisit. Sehingga rencana pembayaran tunjangan hari raya (THR) untuk PNS di jajaran Pemkab Tamiang pun terancam. Apalagi jika tidak disubsidi pemerintah pusat.

Kepala BPKAD Aceh Tamiang, Abdullah, Minggu (27/5) mengatakan, hal ini disebabkan pembayaran gaji aparatur pada bulan Juni meningkat dua kali lipat. Yakni dari sebelumnya Rp 23 miliar lebih, menjadi sekitar Rp 46 miliar karena sekaligus dibayar dengan THR.

“Sampai saat ini, anggaran untuk THR PNS belum ada subsidi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga mutlak menjadi beban daerah,” ujarnya.

Menurutnya, setiap bulan, Pemkab Tamiang membutuhkan anggaran sekitar Rp 23 miliar untuk membayar gaji dan tunjangan. Dengan dibayarnya THR untuk para pegawai di lingkungan Pemkab Aceh Tamiang yang mencapai 5.800 orang lebih, membuat kondisi keuangan Pemkab Tamiang defisit alias tekor.

“Karena hitungan THR tahun ini, bukan gaji pokok saja namun termasuk tunjangan juga dibayar, yang jumlahnya melampaui jumlah yang ditargetkan. Sementara dari pemerintah pusat tidak ada tambahan anggaran,” ujarnya.

Atas defisitnya anggaran ini, pihaknya akan melapor kepada Bupati untuk mencari solusi terbaik, sehingga pembayaran THR PNS dapat dilakukan sekaligus pada 2 Juni 2018.

Kepala BPKAD Tamiang, Abdullah, mengaku belum ada perintah terkait pembayaran THR untuk tenaga kontrak. Terle bih, untuk bayar THR PNS saja Pemkab Aceh Tamiang pun tak jelas apakah bisa dibayar atau tidak. “Namun, jika ada dasar dan perintah atasan untuk membayar THR tenaga kontrak, kami tetap akan mencari solusi untuk membayar THR tersebut,” ujar Kepala BPKAD Aceh Tamiang, Abdullah.

Salah satu caranya, merasionalisasi sejumlah program di APBK 2018 sesuai kebutuhan THR tenaga kontrak, sesuai persetujuan DPRK.

Ia menambahkan, kondisi keuangan Pemkab Aceh Tamiang tahun ini sangat “seret”. Dana desa tidak cair sebelum laporan tahap pertama disampaikan. Jika tidak, anggaran dana desa pun hangus. Selain itu, dana DAK tidak ditransfer oleh pemerintah pusat jika proyek DAK belum ada kontrak.(md)

Editor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Iku ti kami di Sumber: Google News | Berita 24 Aceh

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »