www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Raut Wajah Penyelenggara Pemilu di Aceh

Posted by On 00.22

Raut Wajah Penyelenggara Pemilu di Aceh

Opini

Raut Wajah Penyelenggara Pemilu di Aceh

UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan instrument restrukturisasi

Raut Wajah Penyelenggara Pemilu di AcehKOLASE/SERAMBINEWS.COMNomor urut Palok Aceh untuk Pemilu 2019

Oleh Zainal Abidin

UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan instrument restrukturisasi kehidupan sosial-politik Aceh pascakonflik, bukanlah semata-mata sebuah gelombang gema yang dipantulkan dari sejarah masa lalu, tetapi sekaligus produk dari sebuah imajinasi tentang masa depan Aceh. Tatkala proses kristalisasi isu literasi norma UUPA terbuka rongga untuk membiak mencapai bentuk jadi nya terhadang menggantung mendung-kelabu di langit UUPA.

Satu per satu norma UUPA digulung “dipreteli”, terakhir medio Juli 2017 beberapa pasal UUPA dikubur di Senayan oleh parlemen pusat, menggilasnya dengan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 571 huruf d UU Pemilu telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UUPA. Sementara Pasal 557 UU Pemilu menyeragamkan (uniformitas) kelembagaan penyelenggara pemilu di daerah yang bersifat khusus (Aceh).

Secara formal-prosedural dapat dieja bahwa UU Pemilu dalam konteks politik pemilu Aceh adalah centripetal model (model menjauh dari UUPA) membuang disparitas Aceh. Suatu konsepsi yang menggambarkan Jakarta sebagai representasi puncak ekspresi kebangsaan secara absolute. Jakarta dibayangkan sebagai negara dalam perspektif Hegelian, yaitu sebagai perwujudan paling sempurna dari kehendak kolektif dari entitas yang disebut bangsa-bangsa.

Akan tetapi kita tid ak boleh menutup mata terhadap realita kemajemukan Indonesia yang tidak mungkin diperlakukan sama setiap elemen atau komponen bangsa, sehingga ada daerah-daerah yang perlu diperlakukan secara khusus atau istimewa. Perlakuan berbeda merupakan substansi untuk memelihara dan mengelola kebhinekaan-keberagaman yang secara nyata ada dan terpelihara di Nusantara ini sejak sudah sekian lama berabad-abad silam. Hanya segmen politik artifisial yang menafikan perbedaan secara pasti beriringan dengan perkembangan politik kontemporer akan kehilangan daya persuasinya.

Bersifat khusus
Di bawah panji Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUDRI) Tahun 1945 Aceh bisa hidup berbeda dalam area kekhususan. Konstitusi tidak mengatur konten rekognisi atau pengakuan atas perbedaan itu, lalu mendelegasikannya akan diatur dengan UU. Seturut itu, maka materi kekhususan bagi Aceh diatur dalam UUPA. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) acap kali melihat sesuatu yang diatur dalam UUPA tidak selalu menjadi bagian kekhususan Aceh, namun badan peradilan ini berujar bahwa UUPA merupakan UU yang bersifat khusus dalam arti berlaku secara khusus bagi daerah Aceh.

Putusan MK No.61/PUU-XV/2017 mengingatkan bahwa KIP dan Panwaslih adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan amanat UUPA turunan kesepakatan MoU Helsinki. Kesepakatan yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk UU, in casu UUPA, harus dihormati, terlebih oleh pembentuk UU.

Lembaga tersebut (KIP dan Panwaslih) merupakan kanal dari organ politik keacehan yang menyejarah harus diberi peluang dan ruang mengekspresikan wujud jati dirinya. Jangan justeru malah disamarkan keberadaannya, sehingga entitas ini menstimulus diri akan mencari jalan sendiri untuk menjaga eksistensi kehidupannya. Inilah deskripsi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) yang terjadi di Aceh hari ini.

Pada satu sisi konstruksi politik hukum UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyodorkan isme uniformitas penyelenggara pemilu (in c asu KIP dan Panwaslih) mulai dari pembentukan, struktur organisasi dan jumlah personil yang mengnakhodai lembaga itu. Tidak memberi tempat varian pengaturan beraroma “pelangi” bagi penyelenggara Pemilu, yang justeru telah menikung semangat konstitusi bahwa pilihan memberi ruang pengaturan yang berbeda menjadi pilihan tak terhindarkan dan keniscayaan yang senantiasa harus dijunjung tinggi.

Aras sentrifetal terurai pada diktum Pasal 557 ayat (2) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa kelembagaan penyelenggara Pemilu di Aceh wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan UU ini. Pasal 557 ayat (2) secara implisit telah mematikan semua pasal UUPA yang mengatur tentang penyelenggara Pemilu. Sekaligus pemberlakuan diktum pasal dimaksud telah mengerdilkan UUPA, ini bukanlah soal pragmatis dan matematis, tetapi soal marwah sebagai wujud nyata dari hak konstitusional (Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945) yang harus dipenuhi bagi rakyat Aceh.

Raut positifnya, Pasal 557 ayat (1) telah meretas dualisme pengawas Pemilu di Provinsi Aceh, sebagaimana UUPA telah memastikan hanya KIP pelaksana Pemilu dan Pemilihan di Aceh. Oleh karena sebelum lahir UUPA, UU No.18 Tahun 2001 (Otsus Aceh) menyebabkan terdapat dualisme penyelenggara (KIP dan KPUD).

Munculnya Pasal 557 ayat (1) ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh anggota DPR RI di depan sidang MK, asbabun nuzul-nya atau sebab-sebab turunnya pasal itu adalah untuk mengakhiri keberadaan dua lembaga pengawas di Aceh menjadi satu, kini nomenklatur hukum Pengawas di Aceh bernama Panwaslih Aceh dan Panwaslih kabupaten/kota. Sangat eksplisit diurai oleh Pasal 557 ayat (1) huruf a dan b UU No.7 Tahun 2017 bahwa penyelenggara pemilu di Aceh hanya KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota, serta Panwaslih Aceh dan Panwaslih kabupaten/kota.

Pascaputusan MK
MK dalam amar putusannya Nomor 61/PUU-XV/2017 dan Nomor 66/PUU-XV/2017 telah menyatakan Pasal 557 ayat (2) dan Pasal 571 huruf d bertentangan dengan UUD 1945 (konstitusi) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Implikasi belitan hukumnya dapat dibaca antara lain: (1) ruang desentralisasi asimetris terkait penyelenggara Pemilu di Aceh terbuka kembali; (2) pengaturan penyelenggara Pemilu di Aceh didasarkan pada UUPA; dan (3) jumlah personil lembaga penyelenggara pemilu mengacu pada UUPA.

Sementara Pasal 557 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 tidak dibatalkan oleh MK, untuk itu maka penyelenggara Pemilu di Aceh hanya KIP dan Panwaslih dalam bungkus hukum UUPA. Evidensi normatif Pasal 557 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 semakin menyambung-kuatkan aspek konstitusionalitas dan rasionalitas Panwaslih dapat masuk ke rezim pemilu. Dalam tautan ini, maka diketengahkan proposisi atau tesis bahwa deskripsi fakta (das sein) sebaiknya menuju preskripsi norma (das sollen) sebagai living reality yang harus diterima. Semoga!

* Zainal Abidin, S.H, M.Si, M.H., Dosen Hukum Tata Negara F akultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, saat ini sedang menyelesaikan Program Doktoral Prodi Ilmu Hukum di Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat. Email: zainalabd3@gmail.com

Editor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News | Berita 24 Aceh

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »