www.AlvinAdam.com

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Urgensi Penetapan NSPK Khusus Aceh

Posted by On 05.40

Urgensi Penetapan NSPK Khusus Aceh

Opini

Urgensi Penetapan NSPK Khusus Aceh

DINAS Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh bekerja sama dengan USAID-Lestari, pada 1-3 November 2017

Urgensi Penetapan NSPK Khusus AcehLanskap Kabupaten Gayo Lues yang didominasi dengan perbukitan dan hutan hujan tropis. Menyimpan kekayaan alam dan memiliki peranan penting untuk Aceh, Indonesia dan dunia. (Foto: Indonesia Nature Film Society (INFIS))

Oleh Amrizal J. Prang

DINAS Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh bekerja sama dengan USAID-Lestari, pada 1-3 November 2017 lalu menyelenggarakan workshop dengan tema “Mekanisme Kewenangan Tata Kelola Hutan Aceh”. Kegiatan tersebut mengkaji dan menelaah substansi peraturan-perat uran yang mengatur bidang kehutanan dan wacana revisi Qanun No.7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. Antara lain, UU No.41/1999 tentang Kehutanan, UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No.3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh, dan Qanun No.7 Tahun 2016.

Selaku fasilitator dalam kegiatan itu, saya memfasilitasi peserta menganalisis substansi bidang kehutanan dalam lima peraturan perundang-undangan tersebut. Sekaligus mencari persamaan dan perbedaan substansi kewenangan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota dengan daerah lain dalam urusan pengelolaan hutan.

Hasil kajian secara garis besar memunculkan dua persoalan implementasi urusan kehutanan Aceh. Pertama, anomali substansi Qanun No.7 Tahun 2016 karena cenderung merujuk UU No.23 Tahun 2014 dan tidak sinkron dengan UUPA, serta PP No.3 Tahun 2015. Kedua, Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) khusus Aceh bidang kehutana n belum ditetapkan pemerintah pusat. Konsekuensinya, Pemerintah Aceh harus merujuk pada NSPK secara nasional yang bersifat umum dan berbeda substansinya dengan kekhususan Aceh sebagaimana UUPA dan PP 3 Tahun 2015.

NSPK perlu konsultasi
Apa itu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)? Menurut Pasal 1 PP No.3 Tahun 2015 disebutkan: a) Norma adalah aturan yang dipakai untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah; b) Standar adalah acuan yang dipakai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; c) Prosedur adalah tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan, d) Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain NSPK, PP No.3 Tahun 2015 juga menambahkan nomenklatur kebijakan, yaitu kewenangan pemerintah melakukan pembinaan, fasilitasi, penetapan, pengawasan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat nasional. Sehingga, dalam PP tersebut menjadi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (KNSPK). Di mana penetapannya d ilakukan oleh kementerian atau non kementerian, baik dalam bentuk peraturan menteri maupun peraturan lainnya.

Penerapan NSPK ini sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak membedakan antara daerah khusus, seperti Aceh, Papua, Yogyakarta dan Jakarta dengan daerah lainnya. Perbedaannya, hanya pada konteks formal NSPK ada yang dibentuk secara khusus ada yang umum. Oleh karenanya, meskipun sudah ada UUPA, PP, Perpres, dan Qanun Aceh yang mengatur kekhususan pelaksanaan pemerintahan Aceh, ternyata secara teknis pemerintahan belum dapat dijalankan kalau belum ditetapkan NSPK.

Berdasarkan hasil tracking (penelusuran) NSPK khusus Aceh yang belum ditetapkan, sebagaimana UUPA dan peraturan pelaksana lainnya ternyata bukan hanya berkaitan kewenangan pengelolaan kehutanan Aceh, tetapi juga urusan pemerintahan dan pembangunan Aceh lainnya. Di antaranya: Pertama, NSPK pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota (Pasal 11 UUPA). Ke dua, NSPK penataan ruang dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh, dan kabupaten/kota (Pasal 142 UUPA).

Ketiga, NSPK pelaksanaan prinsip transparansi dan pembangunan berkelanjutan sumber daya alam Aceh (Pasal 156 UUPA). Keempat, NSPK --sedang dalam proses-- pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada Dewan Kawasan Sabang (DKS) (Pasal 8 PP 83/2010 tentang Pelimpahan Kewenangan DKS). Kelima, NSPK penyelenggaraan urusan pemerintah pusat di Aceh (Pasal 7, Pasal 9, dan Pasal 12 PP 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah yang Bersifat Nasional di Aceh).

Di samping, NSPK khusus tersebut ada juga NSPK yang berlaku secara nasional harus diikuti oleh pemerintahan Aceh, antara lain: Pertama, NSPK menarik wisatawan asing dan memberikan izin yang terkait dengan investasi dalam bentuk penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, ekspor dan impor (Pasal 165 ayat (2) dan ayat (3) UUPA). Kedua, NSPK pembangunan dan pengelolaan pelabuhan dan bandar udara di Aceh. ( Pasal 172 ayat (3) UUPA). Ketiga, NSPK, pelabuhan dan bandar udara umum yang dikelola BUMN yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota (Pasal 173 UUPA).

Halaman selanjutnya 12
Editor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News | Berita 24 Aceh

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »