GRID_STYLE

Post/Page

Weather Location

{fbt_classic_header}

Nasib Garam Aceh Bernajis? Derita Petani Garam Tradisional

Nasib Garam Aceh Bernajis? Derita Petani Garam Tradisional

Oleh: Achyar Rasyidi[1]HARIANACEH.co.id â€" Menurut Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh,…

Nasib Garam Aceh Bernajis? Derita Petani Garam Tradisional

Oleh: Achyar Rasyidi[1]

HARIANACEH.co.id â€" Menurut Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Deni Candra MT dari 200 unit usaha garam rakyat yang diproduksi secara tradisional hanya satu yang mendapat sertifikat halal. Sampai saat ini ada tiga pelaku usaha garam yang mengajukan permohonan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh dan sedang dalam proses karena memerlukan observasi dan evaluasi dari tim sertifikasi. Dikatakan oleh Deni bahwa jika dari hasil pengamatan tim proses pembuatan garam itu memenuhi kaidah syar’i atau bebas dari najis maka akan diberikan penomoran sertifikat setelah mendapatkan penilaian dari tim auditor di MPU Aceh.

Permasalahan baru muncul akibat tidak ada sertifikasi bagi produk garam yang dihasilkan Aceh, yaitu MPU tak bersedia mengeluarkan sertifikat h alal bagi usaha kuliner Aceh yang diketahui salah satu bahannya dari garam tradisional seperti yang dilansir di Harian Serambi Indonesia (13/2). Miris kedengarannya memang karena terhambatnya para pelaku usaha kecil di Aceh sebagai pahlawan ekonomi untuk mendapatkan sertifikat halal sebagai salah satu upaya mereka untuk ekpansi usaha dan meluaskan pangsa pasar usahanya.

Di sisi lain Pemerintah Aceh seperti terkesan membiarkan persolan ini terjadi, tanpa ada upaya untuk memberikan solusi atas permasalahan ini. Jika permasalah sertifikat halal ini dipikirkan sendiri oleh para petani, tentu mereka akan kesulitan. Selain minimnya pengetahuan mereka tentang tatacara pengurusan sertifikasi hal, mereka juga kesulitan untuk menyediakan dana pengurusan sertifikat karena pendapatan para petani yang rendah. Selain itu mereka juga memiliki keterbatasan akses untuk kepengurusan sehingga menghambat pengembangan usaha.

Salah satu sebab menurut MPU mengapa produk garam dari Aceh ini tid ak mendapatkan sertifikasi karena para petani garam tidak bisa memastikan areanya ini tidak hinggap najis karena tidak ada pagar yang melindungi area pembuatan garam milik masyarakat ini.

Selain persoalan pagar, persoalan bak penampung air juga menjadi masalah, menurut pihak MPU Aceh para petani garam tradisional ini mesti buat bak penampungan khusus untuk air laut sebagai bahan baku garam, karena jika tidak ada bak, ditakutkan air laut itu bercampur dengan kotoran hewan sehingga tidak bersih dan mengandung kotoran najis

Pihak MPU menjelaskan lebih lanjut bahwa, satu di antara persyaratan yang harus dipenuhi petani garam adalah pada saat pengambilan air laut, air itu harus higienis. Tak boleh bercampur dengan kotoran hewan. Jadi, kalau tak sanggup memagari lahan pengolahan garam, petani garam harus menyediakan bak penampungan khusus untuk air laut yang akan dimasak jadi garam. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi maka menurut LPPOM MPU Aceh bahwa usaha garam tradisional i ni bisa menjadi haram apabila di jual.

Permasalah lain muncul dari sertifikasi garam ini adalah minimnya jumlah auditor yang ada di LPPOM MPU Aceh, yang sampai hari ini berjumlah empat orang. sementara mereka harus memeriksa permohonan sertifikat halal di seluruh Aceh. Sehingga solusinya perlu ada penambahan jumlah auditor.

Kasus najisnya garam di Aceh karena tidak mendapat sertifikat halal dari MPU menjadi hangat diperbincangkan masyarakat Aceh. Toh selama ini, masyarakat Aceh tenang-tenang saja menggunakan garam tradisional yang dijual bebas di pasar-pasar. Para ibu-ibu tangga sudah terbiasa menggunakan garam hasil produksi petani garam tradisional karena selain murah, juga mudah didapatkan. Hampir mayoritas masyarakat Aceh pernah mengkonsumsi garam tradisional ini yang katanya “haram” ini.

Publik dibuat bingung dengan pernyataan LPPOM MPU Aceh yang dimuat di harian Serambi Indonesia (13/12) yang secara mengejutkan menyampaikan bahwa garam hasil buatan petan i garam tradisional haram karena tidak mendapat sertifikasi dari MPU Aceh. Pertanyaanya apakah memang mesti ada label sertifikat halal untuk memastikan kebebasan dari najis? toh selama ini masyarakat Aceh juga sangat paham dengan persoalan halal dan haram karena ada tengku-tengku gampong yang rajin memberikan ceramah di mesjid-mesjid dan meunasah-meunasah tentang persoalan bab halal dan haram. Walaupun demikian karena setiap pelaku usaha harus mengikuti aturan hukum dan prosedur yang berlaku tentang sertifikasi halal ini, maka mau tak mau mesti ada solusi agar pelaku usaha garam tradisional bisa mendapatkan sertifikasi halal.

Berdasarkan laman (www.halalmui.org), untuk memperoleh sertifikasi halal ada 8 tahapan yang mesti dilalui yaitu: Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJH, Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH), Menyiapkan dokumen sertifikasi halal, Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data), Melakukan monitoring pre audit dan pembayar an akad sertifikasi, Pelaksanaan audit, Melakukan monitoring pasca audit, Memperoleh Sertifikat halal. Tentu ini tahapan yang sangat panjang sekali, bisa memakan waktu cukup lama untuk bisa mendapatkan sertifikat halal dari MPU. Jadi bayangkan saja bagaimana pelaku usaha garam tradisional ini bisa mengurus sertifikasi halal ini.

Menurut hasil mahasiswa IPB Rahajeng Aditya pada 2011, yang menyebutkan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk Pre Audit untuk kategori produk no/low risk (40 hari), risk (44 hari) dan very high risk (44 hari). Sedangkan rata-rata waktu pelayanan Sertifikasidari audit hingga pemberian fatwa oleh komisi fatwa MUI adalah 24 hari, secara detail untuk produk no risk (19 hari), low risk (14 hari). Atau bisa dikatakan total rata-rata waktu sertifikasi 64 hari (dari rata-rata terlama hari pelayanan). Nah pertanyaanya berapa lama waktu kepengurusan sertifikasi halal ini di Aceh?

Tatacara penerbi tan sertifikat halal sudah diatur pada Bab V UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Nah sekarang pertanyaanya berapa tarif pembuatan sertifikasi halal? menurut informasi yang diperoleh, sebuah perusahaan harus mengeluarkan biaya dari Rp 0 hingga Rp 5 juta per produk. Penghitungan biaya tergantung dengan jenis perusahaannya serta harga tersebut belum masuk biaya-biaya lainnya. Standar per sertifikat Rp 1 juta-Rp 5 juta untuk perusahaan menengah ke atas, dan untuk perusahaan menengah ke bawah Rp 0-Rp 2,5 juta. Ini di luar dari transportasi dan akomodasi, tergantung besar kecilnya perusahaan.

Untuk jelasnya berdasarkan informasi dari laman web MUI untuk industri level A (industri besar), biaya Sertifikat Rp.2.000.000 s/d Rp.3.500.000, Level B (industri kecil) biaya Sertifikat Rp.1.500.000 s/d 2.000.000, Level C Industri mikro/rumah tangga biaya sertifikat Rp.1.000.000 di luar, itu di luar biaya auditor, registrasi, ma jalah jurnal, biaya pelatihan. Walaupun kemudian ada kebijakan bagi Usaha Kecil/ Industri rumah tangga yang tidak mampu untuk pembiayaan. LPPOM MUI Mempunyai kebijakan tersendiri untuk subsidi pembiayaan. Ketentuan ini dilaksanakan dengan syarat tertentu yang ditetapkan.

Mahalnya biaya sertifikasi ini tentu sangat memberatkan para pelaku usaha garam tradisional, padahal Pemerintah pada Oktober telah meresmikan Badan Penyelengaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dalam peresmian tersebut, Agama, Lukman Hakim meminta, setelah peresmian tersebut, BPJPH segera melaksanakan tugas. Salah satu tugas yang dia minta segera dilaksanakan; sempurnakan semua proses sertifikasi halal. Dengan janji dari Menteri agama bahwa pengurusan sertifikasi halal akan dibuat semudah mungkin, tidak ada pungutan biaya sama sekali, dan berbasis online.

Tapi kenyataannya sampai saat ini para pelaku usaha masih sulit untuk mendapatkan sertifikasi halal akibat ribetnya kepengurusan sertifikasi halal. uj ung-ujung masyarakat kecil yang dirugikan, terutama mereka yang menggantungkan pendapatan keluarganya dari kegiatan usaha. Pemerintah Aceh mesti segera memberikan solusi untuk permasalahan ini.[]

CATATAN KAKI:
  1. Pemerhati Ekonomi Aceh, Saat ini menjadi dosen di Universitas Abulyatama ↩
SelengkapnyaSumber: Google News | Berita 24 Aceh

Tidak ada komentar