www.AlvinAdam.com

Berita 24 Aceh

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Elite Aceh Dinilai tak Punya Malu

Posted by On 05.29

Elite Aceh Dinilai tak Punya Malu

Elite Aceh Dinilai tak Punya Malu

Keterlambatan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) dipandang

Elite Aceh Dinilai tak Punya MaluTAUFIK A RAHIM, Akademis

BANDA ACEH - Keterlambatan pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) dipandang oleh pengamat di Aceh, bukan lagi hal yang baru atau mengejutkan. Menurut akademisi dari Universitas Muhammadiyah, Dr Taufik A Rahim MSi, kondisi tersebut justru mencerminkan tabiat buruk para elite Aceh yang dipamerkan saban tahun tiap kali masuk anggaran baru.

Bahkan, Taufik menilai, para elite di Aceh baik eksekutif ataupun legislatif yang bertanggung jawab dalam pembahasan anggaran bagai tak memilik rasa malu, karena persoalan te rlambatnya anggaran sudah berkali-kali terjadi.

Apalagi, sekian banyak uang rakyat Aceh yang dialokasikan untuk membangun Aceh melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam KUA PPAS, tidak memberikan multiplier effect terhadap kehidupan masyarakat Aceh.

“Semestinya elite Aceh, eksekutif dan legislatif memiliki rasa malu, karena selama ini menikmati fasilitas dan memperkaya diri dan kelompoknya dari uang rakyat yang diplot untuk membangun dan mengubah kehidupan masyarat Aceh. Atau jangan-jangan, para elite tak lagi punya malu, karena memperturutkan libido politik dan hawa nafsu untuk tetap berkuasa,” kata Taufik kepada Serambi kemarin.

Jika semua yang dinikmati para elite Aceh dan anggaran untuk Aceh yang triliunan saban tahun, tapi tidak memberikan dampak signifikan yang terukur, maka jelas elite benar-benar tidak memiliki malu dan tidak ada itikad baik untuk memikirkan masyarakat Aceh.

Untuk soal pembahasan anggaran saja tidak becus, bahkan selalu saja ter lambat setiap tahunnya. “Jangan hanya memanfaatkan jabatan di atas kesusahan yang sedang dihadapi rakyat yang semakin sulit mengatasi banyak persoalan kehidupan,” katanya.

Keterlambatan RAPBA 2018, kata Taufik, adalah sajian rutin setiap tahun. Menurutnya, hal itu selalu berulang, karena APBA tarik ulur kepentingan politik terhadap kebijakan politik anggaran. Pusaran politik yang kuat antara eksekutif dan legislatif, memanfaatkan tekanan kepada birokrasi sebagai pihak yang merancang dan mengelola anggaran belanja Aceh. “Rebutan pengaruh, kepentingan dan pemanfaatan dana anggaran ini menjadi hal yang tidak elok di mata rakyat Aceh,” ucap Taufik.

Dia tambahkan, jika dilihat, yang diperebutkan elite Aceh saat ini adalah peruntukan dana alokasi khusus yang menjadi dana aspirasi sejak tahun 2008 yang sudah dialokasikan sekitar Rp 68 triliun dari Rp 100 trliun yang harus disalurkan pemerintah pusat.

“Jadi, masih tersisa sekitar Rp 32 triliun lagi sampai deng an tahun 2027. Naif sekali, sudah sebesar itu dialokasikan, secara riil ekonomi dan fisik serta sumberdaya manusia yang berubah di Aceh tidak signifikan,” katanya.

Masih menurut Taufik, keterlambatan pengesahan APBA setiap tahun patut dicurigai bahwa kepentingan politiknya sangat kuat dan penyaluran dana alokasi khusus tidak pada sektor ekonomi produktif, cenderung fiktif dan hanya bagi-bagi uang sebagai modal politik.

Meskipun ada sanksi administratif bagi gubernur, wakil gubernur dan DPRA, jika pengesahan anggaran terlambat, namun Taufik yakin bahwa hal itu bukanlah ancaman serius bagi para elite politik Aceh, karena untuk kepentingan tersebut juga ada dana yang diakal-akali pendapatannya, bahkan bisa melebihi dana sanksi tidak dibayar selama enam bulan tersebut.

“Mereka tidak peduli persoalan keterlambatan anggaran, ini menunjukkan nalar sehat para elite Aceh tidak berpikir untuk kemajuan Aceh dan rakyat, yang penting hasrat pemenuhan pribadi dan kelompok nya terpenuhi, soal kesulitan rakyat tidak menjadi persoalan serius yang harus dipikirkan mereka,” imbuh Taufik A Rahim.

Seharusnya, soal APBA 2018 sudah selesai jauh-jauh sebelum Desember dan mengacu pada RPJM Aceh 2017-2022. Namun, sangat disayangkan, ada elite saat ini yang memilih urusan di luar Aceh bahkan ke luar negeri, yang dianggap itu lebih penting dari mengurus urusan rakyat Aceh. (dan)

Editor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News | Berita 24 Aceh

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »