www.AlvinAdam.com

Berita 24 Aceh

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

thumbnail

Posted by On 06.13

Wali Kota Subulussalam Ancam Tarik Dana dari Bank Aceh

Wali Kota Subulussalam Ancam Tarik Dana dari Bank Aceh

Karenanya, Walkot Sakti meminta media agar memberitakan masalah dana CSR lembaga perbankan.

Wali Kota Subulussalam Ancam Tarik Dana dari Bank AcehSERAMBINEWS.COM/KHALIDINWALI Kota Subulussalam saat melihat hasil karya di Rumah Kreatif BUMN (KRB) PT Bank Negara Indonesia Kota Subulussalam, Selasa (5/6/2018).

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM - Wali Kota Subulussalam Merah Sakti menyorot keras PT Bank Aceh Syariah Cabang Subulussalam karena dinilai belum maksimal menyalurkan bantuan kemasyarakatan dan CSR-nya.

"Atensi BNI ini kita apresiasilah, tapi lembaga perbankan lain juga harus membantu masyarakat," kata Wali Kota Subulussalam, Merah Sakti kepada wartawan, Selasa (5/6/2018).

Wali Kota Subulussalam bahjan langsung menginstruksikan Kadisprindag Subulussalam Masri agar menyurati PT Bank Aceh terkait bantuan kemasyarakatan dan CSR.

Hal ini lebih ditegaskan pada Bank Aceh lantaran lembaga itu dinilai milik daerah.

Baca: Wali Kota Subulussalam Sentil Bank Aceh Soal CSR

"Bank Aceh itu milik daerah, kita punya saham di Bank Aceh," kata Merah Sakti

Tak tanggung-tanggung, Walkot Merah Sakti bahkan mengancam akan menarik atau memindahkan uang pemerintah dari Bank Aceh jika tidak ada bantuan atau manfaatnya bagi daerah dan masyarakat.

Karenanya, Walkot Sakti meminta media agar memberitakan masalah dana CSR lembaga perbankan.

Ditanyai berapa uang pemerintah di Bank Aceh, Walkot Merah Sakti menyatakan rata-rata dikirim pusat ke daerah via Bank Aceh antara Rp 60-Rp70 miliar dan ada pula lebih tinggi hingga ratusan miliar.

Karena itulah, Sakti perlu dipertanyakan mengapa Bank Aceh Subulussalam tidur.

Lebih jauh, Sakti memerintahkan segera menyurati Bank Aceh guna mempertanyakan program kemasyarakatan dan CSR-nya.

Baca: Disentil Wali Kota Soal CSR, Pimpinan Bank Aceh: Mungkin Pak Wali Lupa

Tak hanya Bank Aceh, Wali Kota Subulussalam juga menyoroti tidak adanya program lembaga perbankan untuk bantuan bagi masyarakat.

"Atensi BNI hari ini kita apresiasi, pertanyaannya kok Bank Aceh belum, begitu juga BRI belum, Mandiri belum, BTPN dan Danamon juga belum. Nanti ini kita arahkan disurati. BRI, Bank Aceh, Mandiri, Danamon, BTPN mana tanggungjawab anda," Wali Kota sembari menambahkan, soal jumlah disesuaikan dengan margin keuntungan. (*)

Penulis: Khalidin Editor: Yusmadi Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News | Berita 24 Aceh

thumbnail

Posted by On 05.00

Pemerintah Aceh akan Bangun Huntara untuk Santri Nur Yaqdhah

Pemerintah Aceh akan Bangun Huntara untuk Santri Nur Yaqdhah

Sementara itu BPBA akan membangun Hunian sementara senilai Rp 200 juta supaya dapat aktif kembali proses belajar mengajar.

Pemerintah Aceh akan Bangun Huntara untuk Santri Nur YaqdhahistWakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Selasa (5/6) menyerahkan bantuan Huntara senilai Rp 200 juta, triplek dan bahan makanan dan sandang masa panik untuk Pondok Pesantren Nur Yaqdhah, Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang terbakar pada Senin (4/6/2018) dini hari.

Laporan Taufik Zass | Aceh Selatan

SERAMBINEWS.COM, TAPAKTUAN - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf melalui Wakil Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Selasa (5/ 6/2018) menyerahkan bantuan Huntara senilai Rp 200 juta, triplek dan bahan makanan dan sandang masa panik untuk Pondok Pesantren Nur Yaqdhah, Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang terbakar pada Senin (4/6/2018) dini hari.

Wakil Gubernur didampingi Kadinsos Aceh, AL Hudry dan Kalak BPBA Teuku Dadek menyerahkan langsung bantuan tersebut kepada Tgk Syukri Waly, pimpinan pesantren Nur Yaqdhah Labuhan Haji Timur.

"Ini adalah musibah dari Allah SWT, tetapi Allah juga yang akan menolong sebab barang siapa yang menolong Agama Allah maka Allah akan menolong yang bersangkutan," papar Wakil Guberur Aceh.

Wakil Gubemur, Nova Iriansyah juga mengatakan bahwa kelebihan umat Islam adalah semangat saling mendukung dan membantu.

"Orang hebat bukan orang sukses terus tetapi bangkit kembali setelah musibah,” paparnya.

Lebih lanjut, Wakil Gubernur Aceh masyarakat harus yakin akan qadar baik dan buruk seperti tsunami 2004, namun karena orang A ceh punya keimanan yang kuat menjadikan musibah menjadi berkah Aceh semakin tertata baik.

“Musibah ini Insha Allah membawa berkah,” paparnya.

Baca: BREAKING NEWS â€" Pesantren Nur Yaqdhah Labuhan Haji Barat Aceh Selatan Terbakar

Sementara itu, AL Hudry mengatakan bahwa bantuan yang diserahkan ini adalah untuk menutupi kebutuhan santri.

Adapun yang bantuan yang disalurkan untuk Dayah Nur Yaqdhah di Labuhan Haji dari Dinsos berupa barang logistik, Triplek 150 lbr, Kain sarung 80 lbr, Mukena 80 lbr, baju koko 80 lbr, Sajadah pendek 240 lbr, CD pria 100 buah, Tong air 5 unt, Baskom karet 5 unt, Gelas 10 lsn, piring 10 lsn, garpu 10 lsn, Sendok 2 lsn, Sandang 100 pkt, Terpal 50 lbr.

Selain itu Selimut 120 lbr, Matras 30 lbr, sarden 25 kotak, sambal/saus 25 kotak, kecap 25 kotak, dan roti biskuit 15 kotak.

Sementara itu BPBA akan membangun Hunian sementara senilai Rp 200 juta supaya dapat aktif kembali proses belajar mengajar .

AL Hudry mengatakan bahwa pesantren tidak sendiri ada masyarakat dan pemerintah untuk meringankan beban pesantren.

Sementara itu Dinas Pendidikan Dayah Aceh juga akan membangun asrama putri permanen senilai Rp 1,2 M. (*)

Penulis: Taufik Zass Editor: Yusmadi Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News | Berita 24 Aceh

thumbnail

Posted by On 05.00

Wali Kota Subulussalam Sentil Bank Aceh Soal CSR

Wali Kota Subulussalam Sentil Bank Aceh Soal CSR

Bank terutama milik daerah jangan hanya untung saja namun mesti membantu daerah dan masyarakat

Wali Kota Subulussalam Sentil Bank Aceh Soal CSR   SERAMBINEWS.COM/KHALIDINWALI Kota Subulussalam saat melihat hasil karya di Rumah Kreatif BUMN (KRB) PT Bank Negara Indonesia Kota Subulussalam, Selasa (5/6/2018).

Laporan Khalidin | Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM â€" Wali Kota Subulussalam Merah Sakti menyentil PT Bank Aceh di daerah ini terkait Corporate Social Responsibility (CSR) dan partisipasinya untuk masyarakat di sana.

Hal itu disampaikan di sela-sela sambutannya pada acara peresmian Rumah Kreat if BUMN (RKB) PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Selasa (5/6/2018) di Jalan Teuku Umar Subulussalam.

Merah Sakti mengapreasiasi grebrakan PT BNI Kota Subulussalam meski baru beroperasi sudah bersinerji dengan daerah melalui bantuan dan RKB.

Dikatakan, bantuan yang diberikan kepada masyarakat sangat bermanfaat dan merupakan salah satu dampak positif hadirnya bank negara itu di Subulusalam.

”Ini sangat positif dan harus diikuti oleh semua lembaga perbankan di Subulussalam,” kata Merah Sakti.

Menurut Sakti, bantuan bingkisan jangan hanya dilaksanakan BNI tapi seluruh lembaga perbankan di sana mesti mengikuti. Dia bahkan menyebutkan sejumlah lembaga perbankan seperti Bank Aceh, BRI, Danamon dan Mandiri.

Malah Sakti menitikberatkan lagi untuk Bank Aceh mengingat lembaga tersebut merupakan milik daerah.

Dikatakan, bank terutama milik daerah jangan hanya untung saja namun mesti membantu daerah dan masyarakat.

”Itu Bank Aceh kenapa sa ya singgung karena perbankan milik daerah. Janganlah mau untung saja, makanya mohon Kadisprindag surati bank Aceh agar mereka salurkan CSR-nya, begitu pula bank lainnya, ada Mandiri, BRI dan Danamon,” tegas Sakti. (*)

Penulis: Khalidin Editor: Yusmadi Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News | Berita 24 Aceh

thumbnail

Posted by On 23.02

Banda Aceh Tetapkan Besaran Zakat Fitrah

Banda Aceh Tetapkan Besaran Zakat Fitrah

Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Banda Aceh, Senin (4/6), menetapkan besaran zakat fitrah tahun 2439

Banda Aceh Tetapkan Besaran Zakat Fitrahtribunnews.comIlustrasi

* Rp 34.000-Rp 51.000

BANDA ACEH - Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Banda Aceh, Senin (4/6), menetapkan besaran zakat fitrah tahun 2439 Hijriah atau 2018 Masehi dalam bentuk uang yaitu Rp 34.000 hingga Rp 51.000. Keputusan itu diambil setelah digelar rapat dengan Mahkamah Syar’iah, Baitul Mal, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Dinas Syariat Islam Banda Aceh.

Kepala Kankemenag Banda Aceh, Drs H Asy’ari Basyah melalui Penyelenggara Syariah, H Manshur Ahmad SAg k epada Serambi mengatakan, masyarakat dapat membayar zakat fitrah dengan beras maupun uang, sesuai pemahaman yang diyakini. Zakat fitrah yang dibayar bentuk uang itu harus sesuai harga beras dikonsumsi sehari-hari oleh masing-masing keluarga.

Pembayaran zakat fitrah dengan uang dibagi dalam empat tipe, sesuai dengan jenis beras yang dikonsumsi. Ia menambahkan, zakat yang dibayar dengan beras, yaitu 2,8 Kg per jiwa. Namun apabila membayar dalam bentuk uang, sesuai Mazhab Hanafi, maka untuk tipe I Beras Piring Nasi, Yusima Superbrand, PTN atau sejenisnya ditetapkan Rp 51.000/jiwa.

Tipe II seperti beras jenis Aladin, Ramos, Tangse atau sejenisnya ditetapkan Rp 43.000/jiwa. Tipe III untuk beras jenis Blangbintang, Keumala, dan sejenisnya ditetapkan Rp 40.000/jiwa. Terakhir beras tipe IV untuk jenis beras lokal non polis, Dolog, dan sejenisnya ditetap sebesar Rp 34.000/jiwa.

“Kepada amil zakat di gampong kita imbau agar tidak mencampur aduk beras yang berbeda jenis, sebab akan menurunkan kualitas beras itu saat diterima nanti,” ujar Manshur.

Sebelum menetapkan harga tersebut, tim dari Kankemenag sudah turun ke pasar untuk melakukan survei harga. Pasar yang mereka tinjau yaitu Pasar Seutui, Kampung Baru, Peunayong, Ulee Kareng, Peuniti, Batoh, dan Pasar Darussalam.(una)

Editor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News | Berita 24 Aceh

thumbnail

Posted by On 23.02

Interpelasi DPRA Gagal

Interpelasi DPRA Gagal

Rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA

Interpelasi DPRA GagalT IRWAN DJOHAN,Wakil Ketua DPRA

* Gubernur tak Hadir karena Sedang Umrah

BANDA ACEH - Rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA berlangsung tanpa kehadiran Gubernur Aceh atau perwakilannya dari pihak eksekutif, di Gedung DPRA, Senin (4/6). Gubernur Irwandi Yusuf yang seyogianya hadir dalam rapat itu berhalangan karena sedang berada di Mekkah, melaksanakan umrah bersama keluarganya.

Alhasil, hak interpelasi DPRA untuk mendengar jawaban Gubernur Aceh atas beberapa kebijakan yang diangg ap DPRA kontroversial, gagal dilaksanakan. Sudahlah Gubernur Irwandi tak hadir, tak seorang pun pejabat dari Pemerintah Aceh yang hadir untuk menggantikannya, termasuk Wakil Gubernur Nova Iriansyah yang seharusnya menjadi pengganti kepala pemerintahan ketika Gubernur Aceh cuti, di luar kota, atau dalam kondisi berhalangan oleh sebab lainnya.

Namun demikian, rapat paripurna tersebut tetap dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Djohan didampingi Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, dan diikuti oleh sejumlah anggota DPRA dari lintas fraksi.

Amatan Serambi, rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB baru dimulai sekira pukul 09.50 WIB menunggu kedatangan unsur pimpinan DPRA.

“Penghormatan kami kepada Gubernur Aceh atau yang mewakili, tapi saya lihat tidak hadir, baik gubernur maupun wakil gubernur selaku kepala pemerintahan. Kami tadi sebelum sidang berkoordinasi dengan eksekutif dan berharap ada yang mewakili Gubernur Aceh menghadiri sida ng interpelasi yang kita agendakan hari ini,” kata Irwan Djohan, membuka rapat tersebut.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya 42 anggota DPRA setuju menggunakan hak interpelasi atau meminta keterangan kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Hak interpelasi digunakan DPRA menyoal beberapa persoalan, seperti keputusan Gubernur Aceh menerbitkan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Lokasi Eksekusi Hukuman Cambuk dan Pergub Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA 2018 yang telah mengubur harapan DPRA agar ending dari pembahasan APBA 2018 melahirkan qanun.

Selanjutnya, soal pernyataan Gubernur Irwandi di media sosial yang dinilai tidak mencerminkan karakter sebagai Kepala Pemerintahan Aceh yang sedianya menjadi pembina, pengayom, dan suri teladan bagi masyarakat. Termasuk, isu korupsi yang diduga melibatkan Irwandi pada pelaksanaan proyek Dermaga CT 3 Freeport Sabang, dan beberapa isu lainnya.

Dalam rapat paripurna kemarin, Irwan Djohan juga mengatakan bahwa informasi yang mereka terima, Gubernur Irwandi baru kembali ke Aceh pada 9 Juni. Karena ketidakhadiran Gubernur Aceh dalam sidang interpelasi kemarin, maka sidang paripurna istimewa itu belum mengambil kesimpulan apa pun terkait interpelasi DPRA dalam rangka mendengar jawaban Gubernur Aceh. “Kita tidak mengambil kebijakan membatalkan secara sepihak. Jadwal selanjutnya akan kita sepakati dalam rapat ini atau dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA,” katanya.

Dalam konteks interpelasi DPRA, Irwan Djohan menjelaskan, pihaknya mengundang kepala pemerintahan, yaitu Gubernur Aceh. Jika Gubernur Aceh berhalangan hadir, sebetulnya bisa diwakili oleh Wakil Gubernur, Sekda, atau pejabat lainnya. Namun, untuk interpelasi tersebut, Pemerintah Aceh justru mengirim surat meminta DPRA untuk penjadwalan ulang.

“Dalam hal ini jika gubernur berhalangan maka bisa diwakili oleh wakil gubernur atau siapa pun pejabat yang ditunjuk. Tapi ini tidak ada satu pun pejabat pengganti yang hadir,” ses alnya.

Ketidakhadiran Gubernur Aceh dan pejabat eksekutif dalam sidang interpelasi kemarin menjadi penilaian sendiri bagi DPRA, bahkan Irwan Djohan menilai ketidakhadiran pihak eksekutif itu justru seakan membantah pengakuan Gubernur Aceh kepada media massa bahwa ia tidak akan lari dari interpelasi DPRA. “Ketidakhadiran gubernur atau wakil gubernur atau pejabat Pemerintah Aceh dalam sidang interpelasi hari ini, berarti apa yang dikatakan Saudara Gubernur di media tidak akan lari dari interpelasi DPRA, itu tidak benar,” ulasnya.

Faktanya, lanjut Irwan, jangankan gubernur, wakil gubernur pun tidak hadir, bahkan tidak ada satu pun pejabat Pemerintah Aceh yang mewakilinya. “Jadi faktanya, Pemerintah Aceh ‘lari’ dari sidang interpelasi yang kita agendakan hari ini,” pungkas Irwan Djohan dalam sidang tersebut. (dan)

Editor: ba kri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News | Berita 24 Aceh

thumbnail

Posted by On 23.02

Pemondokan JCH Aceh 900 M-3 Km

Pemondokan JCH Aceh 900 M-3 Km

Pemondokan jamaah calon haji (JCH) asal Aceh di Mekkah, Arab Saudi terdekat hanya sekitar 900 meter

Pemondokan JCH Aceh 900 M-3 KmHM DAUD PAKEH, Kakanwil Kemenag Aceh

* Ke Masjidil Haram

BANDA ACEH - Pemondokan jamaah calon haji (JCH) asal Aceh di Mekkah, Arab Saudi terdekat hanya sekitar 900 meter dari dan ke Masjidil Haram. Sedangkan terjauh sekitar 3.033 meter atau 3,03 kilometer (Km) dari dan ke Masjidi Haram. Namun, bagi JCH yang tempat tinggalnya 1.500 meter lebih dari dan ke Masjidil Haram, maka Pemerintah menyiapkan bus antar jemput 24 jam setiap hari.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Aceh, Drs HM Daud Pakeh, menyampaikan hal ini lewat siaran pers kepada Serambi kemarin. Menurutnya, hal ini sesuai hasil qurah (pengundian) pemondokan JCH di Mekkah, termasuk untuk JCH Aceh di Mekkah nantinya yang sudah ditetapkan. Metode pengundian ini merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan ibadah haji untuk penempatan jamaah haji di Mekkah.

“Qurah ini sebagai mekanisme untuk memberikan pelayanan terbaik dan berkeadilan kepada jamaah haji, terutama untuk wilayah Mekkah. Sedangkan untuk Madinah akan disesuaikan dengan kedatangan jamaah,” kata Daud Pakeh.

Adapun jarak terdekat JCH Aceh yang hanya sekitar 900 meter ke Masjidil Haram, kata Daud Pakeh di wilayah Rei Bakhsy. Sedangkan jarak terjauh sekitar 3.033 meter, yaitu di wilayah Raudhah.

“Bagi jamaah yang tinggal di hotel dengan jarak 1.500 meter ke atas, maka Pemerintah menyiapkan layanan bus salawat yang mobilitasnya 24 jam untuk mengantarkan jamaah dari hotel ke Masjidil Haram dan kembali ke hotel,” ujar Daud Pakeh di dampingi Kasie Akomodasi, Transportasi dan Perlengkapan Haji Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Aceh, H Azhar SAg MA.

Daud Pakeh mengatakan seluruh kloter embarkasi Aceh tahun ini masuk dalam pemberangkatan gelombang kedua. Kloter pertama embarkasi Aceh dijadwalkan masuk Asrama Haji Embarkasi Aceh, Banda Aceh, Jumat, 3 Agustus 2018 dan berangkat keesokannya melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM), Blang Bintang, Aceh Besar menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz (KAIA) Jeddah.

Kakanwil Kemenag Aceh, Daud Pakeh menambahkan bagi JCH di 13 embarkasi, termasuk Embarkasi Haji Aceh (BTJ), proses perekaman sidik jari dan verifikasi data biometriks yang biasanya dilakukan di Bandara Arab Saudi, mulai tahun ini dilaksanakan di Asrama Haji masing-masing. “Ini satu langkah inovatif, mempercepat proses keimigrasian pada saat jamaah haji memasuki Bandara Arab Saudi dan dapat memangkas waktu tunggu di Arab Saudi,” ujarnya.

Dikatakan , proses pendataan Biometrik oleh Keimigrasian Arab Saudi di Indonesia tidak dimintakan biaya oleh Pemerintah Arab Saudi alias gratis seluruhnya, yaitu mulai dari pengadaan peralatan maupun tenaga pendata langsung didatangkan dari Arab Saudi. (una)

Editor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News | Berita 24 Aceh

thumbnail

Posted by On 18.04

Irwan Djohan: Pemerintah Aceh Lari dari Sidang Interpelasi DPRA

Irwan Djohan: Pemerintah Aceh Lari dari Sidang Interpelasi DPRA

Ketidakhadiran Gubernur Aceh dalam sidang interpelasi hari ini dinilai negatif oleh para wakil rakyat di DPRA.

Irwan Djohan: Pemerintah Aceh Lari dari Sidang Interpelasi DPRAISTT Irwan Djohan

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mangkir atau tidak hadir dalam sidang paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA di Gedung DPRA, Senin (4/6/2018) hari ini.

Gubernur tidak hadir karena saat ini sedang berada di Arab Saudi untuk menjalankan ibadah umrah bersama keluarganya.

Terkait hal itu, Wakil Gubernur Aceh, Nova Irinasyah pun sudah melayangkan surat kepada DPRA, meminta pimpinan DPRA menjadwal ulang sidang interpelasi untuk mendengarkan jawaban Gubernur Aceh atas beberapa kebijkannya yang dinilai DPRA memantik kontroversi.

Ketidakhadiran Gubernur Aceh dalam sidang interpelasi hari ini dinilai negatif oleh para wakil rakyat di DPRA.

Baca: BREAKING NEWS - Gubernur Mangkir di Sidang Paripurna Hak Interpelasi DPRA, Wagub Pun tak Hadir

Baca: Gubernur Umrah, Wagub Minta DPRA Jadwal Ulang Sidang Paripurna Hak Interpelasi

Baca: 42 Anggota DPRA Setuju Interpelasi Gubernur Irwandi, Ini 5 Hal yang Akan Mereka Tanyakan

Wakil Ketua DPRA, Irwan Djohan, saat memimpin sidang paripurna itu mengatakan, ketidakhadiran gubernur dalam sidang itu membantah pengakuan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf kepada media massa yang menyebutkan tidak akan lari dari interpelasi DPRA.

"Ketidakhadi ran gubernur atau wakil gubernur atau siapa pun pejabat Pemerintah Aceh dalam sidang interpelasi hari ini, berarti apa yang dikatakan Saudara Gubernur di media tidak akan lari dari interpelasi DPRA, itu tidak benar," katanya.

Faktanya, lanjut Irwan, hari ini jangankan gubernur, wakil gubernur juga tidak hadir, bahkan tidak ada satu pun pejabat Pemerintah Aceh yang mewakilinya. Padahal dalan konteks interpelasi DPRA, menurut Irwand Djohan, siapa pun bisa hadir tidak mesti Gubernur Aceh.

"Jadi faktanya, Pemerintah Aceh lari dari sidang interpelasi yang kita agendakan hari ini," pungkas Irwan Djohan dalam sidang tersebut.(*)

Penulis: Subur Dani Editor: Safriadi Syahbuddin Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di S umber: Google News | Berita 24 Aceh