www.AlvinAdam.com


Berita 24 Aceh

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Tanggung Jawab Pemerintah

Posted by On 00.23

Tanggung Jawab Pemerintah

Tanggung Jawab Pemerintah

Menjamin dan mengawasi kehalalan makanan, minuman, obat, dan kosmetik di wilayah hukum Aceh

Tanggung Jawab PemerintahPetani merebus air asin untuk proses pembuatan garam di lokasi Ladang Garam, Kecamatan Blang, Mangat, Lhokseumawe, Senin (30/9). SERAMBI/ZAKI MUBARAK

BANDA ACEH - Menjamin dan mengawasi kehalalan makanan, minuman, obat, dan kosmetik di wilayah hukum Aceh, merupakan tanggung jawab Pemerintah Aceh bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Permusyawatan Ulama (LPPOM MPU) Aceh.

“DPRA sudah mengesahkan Qanun Aceh tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada 2016. Qanun itu dibuat berawal dari keinginan MPU dan Pemerintah Aceh untuk mengawasi sistem jaminan produk halal ( SJPH) di Aceh, seperti garam produksi petani lokal,” kata Nurzahri menjawab Serambi di ruang kerjanya, Rabu (13/12) saat dimintai tanggapannya tentang liputan eksklusif Harian Serambi Indonesia kemarin berjudul “Mayoritas Garam Aceh Bernajis?”

Menurutnya, Aceh yang melaksanakan syariat Islam mewajibkan semua produk makanan, minuman, obat, dan kosmetik yang beredar harus bersih, tidak bernajis, dan kehalalannya bisa dipastikan. Jadi, jika ada produk garam petani di Aceh yang diduga bernajis atau belum halal karena processing -nya tidak memperhatikan syarat kebersihan dan kehalalan, maka perlu dievaluasi. “Mulai dari proses pembuatan bahan bakunya, sampai pada pengolahan produk garam yang hendak dipasarkan,” ujarnya.

Untuk menghasilkan produk garam yang halal, menurut Nurzahri, sebetulnya tidak begitu sulit. Di Aceh sudah ada LPPOM MPU. Lembaga ini bersama dinas teknis, seperti Koperasi dan UKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Perindustrian dan Perdag angan wajib menata, membina, dan mengawasi bagaimana menghasilkan garam yang tak bernajis dan terjamin kehalalannya.

Menurut informasi, kata Nurzahri, pihak LPPOM MPU Aceh sampai kini belum punya logo/cap halal. Kalau memang belum punya, ya bisa dibuat melalui sayembara bentuk logo halal, bagaimana yang bagus, dan menarik, serta mudah dikenal masyarakat kalau di tempel pada luar kemasana produk makanan dan minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang telah dinilai LPPOM MPU Aceh, sudah terjamin kehalalannya.

Untuk pelaksanaan isi Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal itu, kata Nurzahri, LPPOM MPU Aceh diberikan waktu dua tahun menyosialisasikannya. Tahun 2018, usianya sudah dua tahun, maka LPPOM MPU Aceh yang diberikan tugas otonom untuk melakukan penataan, pembinaan, dan pengawasan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika halal untuk wilayah Aceh, harusnya sudah mempersiapkan prasaran dan sarana laboratorium dan mengusulkan anggaran pembi ayaan untuk pelaksanaan programnya dalam RAPBA 2018.

Sebagai mitra kerja MPU, kata Nurzahri, Komisi VII DPRA perlu memanggil MPU apakah pada tahun 2018, LPPOM-nya sudah menyusun program penataan, pembinaan, dan pengawasan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika halal kepada berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika lokal di Aceh dan dari luar yang beredar di Aceh.

Terhadap produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika dari luar yang masuk ke Aceh, kalau status kehalalannya, tidak tertera, maka LPPOM MPU Aceh bisa menyitanya, karena Aceh merupakan wilayah pelaksanaan syariat Islam. “Konsekuensinya, semua produk makanan, minuman obat-obatan, dan kosmetika yang beredar di daerah ini haruslah halal,” katanya.(her)

Editor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Google News | Berita 24 Aceh

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »