www.AlvinAdam.com


Berita 24 Aceh

Subcribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

BPK tak Audit Dana Rp 650 M

Posted by On 23.25

BPK tak Audit Dana Rp 650 M

BPK tak Audit Dana Rp 650 M

Pengusutan terhadap penggunaan dana hibah bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 650 miliar yang disebut-sebut

BPK tak Audit Dana Rp 650 MISMAN RUDY, Kepala BPK Perwakilan Aceh

* Mata Anggarannya tak Ditemukan

BANDA ACEH - Pengusutan terhadap penggunaan dana hibah bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 650 miliar yang disebut-sebut untuk peningkatan kesejahteraan eks kombatan GAM yang dikucurkan Pemerintah Aceh tahun 2013 hingga kini masih mengambang.

Sebelumnya, Kajati Aceh saat dijabat Raja Nafrizal MH menyatakan tidak bisa memproses kasus itu karena tidak ada hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh. Sementara itu, BPK m engaku memang tidak mengauditnya karena tidak ditemukan mata anggaran untuk pos tersebut.

“Sejauh ini yang bisa kita sampaikan adalah bahwa kami pernah melakukan pemeriksaan terhadap dana bansos hibah tahun 2013. Nah, itu jelas ada. Tapi kalau dana kombatan itu belum kita temukan,” kata Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh, Isman Rudy, kepada wartawan di kantornya, Banda Aceh, Rabu (8/11).

Dalam pertemuan itu, Isman yang baru sepuluh bulan menjabat Kepala BPK Perwakilan Aceh didampingi Syafruddin Lubis, Zayat Ramdiansyah, dan Ari Endarto masing-masing sebagai Kepala Subauditorat Aceh I, II, dan III, serta Kasubag Humas, Kautsar Aditya W.

Awalnya kasus ini mencuat dalam debat calon gubernur/wakil gubernur Aceh tahap II pada pilkada lalu. Keberadaan dana ini disoal oleh calon gubernur nomor urut 2, Zakaria Saman (Apa Karya) kepada cagub nomor urut 4, dr Zaini Abdullah sebagai calon petahana dalam sesi tanya jawab debat kandidat.

Lalu, G erakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh melaporkan masalah ini ke Kejati Aceh saat dipimpin Raja Nafrizal. Menurut GeRAK, dana itu dikelola oleh sebelas Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dengan membuat sejumlah rancangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat eks kombatan GAM.

Isman menyampaikan, selama ini pihaknya tidak melakukan audit investigasi terhadap dana Rp 650 miliar itu karena memang dalam APBA tidak disebutkan dengan jelas mata anggaran yang diplotkan untuk pemberdayaan eks kombatan.

“Tapi jika dari pemeriksaan dana bansos hibah ada kaitannya dengan dana kombatan, kami tidak tahu. Sebab, penggunaan dana bansos dan hibah itu ada mekanismenya seperti mengajukan proposal. Laporan itu sudah pernah kita sampaikan ke Kejati Aceh,” jelas Isman.

Kalaupun dana bansos hibah tersebut digunakan untuk pemberdayaan kombatan dan Kejati Aceh meminta BPK untuk melakukan audit investigasi, Isman mengatakan Kejati harus terlebih dahulu memberikan dokumen terkait dana ter sebut kepada BPK.

Dia tambahkan, selama ini Kejati Aceh tidak pernah meminta BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap penggunaan dana Rp 650 miliar itu. Tetapi, Isman mengaku, Kejati hanya pernah meminta laporan surat pemeriksaan BPK.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Kejati Aceh saat dijabat Raja Nafrizal MH dalam konferensi pers didampingi para asisten, Jumat 21 Juli 2017 mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Inspektorat dan BPK untuk mendalami kasus itu.

“BPK ada periksa? Tidak. Inspektorat ada periksa? Tidak. Masa barang besar tidak ada yang lihat, proyek Rp 10 miliar diperiksa, masa Rp 650 miliar tidak ada yang lihat,” katanya saat ditanya penangganan kasus yang dilaporkan oleh GeRAK Aceh.

Seharusnya, kata Raja Nafrizal, dengan dana sebesar itu pihak auditor internal Pemerintah Aceh melakukan audit investigasi atas penggunaan dana dimaksud. Sebab, pihaknya bekerja berdasarkan temuan auditor.

“Ternyata anggaran ini tidak pern ah sekalipun disentuh auditor, baik auditor provinsi maupun BPK. Keduanya tak pernah menghintung apakah ada pelanggaran dari segi audit? Apakah ada kerugian negara?” ujarnya bertanya.(mas)

Editor: bakri Sumber: Serambi Indonesia Ikuti kami di Sumber: Tribun Aceh

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »